Kapolri Bahas Kerja Sama dengan Kepala Kepolisan Arab Saudi

Mabes Polri, Kapolri Jenderal Tito Karnavian malam ini menggelar pertemuan bilateral dengan Kepala Kepolisian Arab Saudi General Othman bin Nasser Al Mehrej. Selain makan malam bersama, pertemuan itu membahas rencana kerja sama kepolisian kedua negara.

Pertemuan itu digelar di rumah dinas Kapolri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2017). Pertemuan tersebut berlangsung sejak pukul 20.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, salah satu agenda pertemuan yaitu membahas rencana kesepakatan kerja sama antar kepolisian kedua negara yang akan dihelat di Istana Bogor, Rabu (01/03/2017).

“Pak Kapolri mengundang makan malam sekaligus koordinasi dalam rangka kerja sama itu, Insya Allah hari ini yang akan diagendakan di Istana Bogor, diagendakan di hadapan Presiden Jokowi dan Raja Salman,” kata Irjen Boy.

Dalam pertemuan , Kapolri didampingi sejumlah jajarannya seperti Wakapolri Komjen Syafruddin, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, Kabaintelkam Komjen Lutfi Lubihanto, Kabaharkam Komjen Eko Putut Bayuseno, dan lainnya. Sementara Liutenant General Othman bin Nasser Al Mehrej didampingi jajarannya dan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama Alshueibi.

Sumber : tribratanews.polri.co.id

Lanjutkan Membaca

Membangun Chemistry Presiden Jokowi dan Raja Salman

Ada kesamaan karakter maupun perjalanan karir politik antara Presiden Joko Widodo dan Raja Salman bin Abdulaziz yang memulai kunjungan ke Indonesia hari ini, Rabu, 1-9 Maret. Keduanya antara lain sama-sama pernah menjadi wali kota dan gubernur, punya komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, serta relatif rendah hati.

"Hal semacam itu saya percaya turut berperan membangun semacam chemistry dalam relasi antara Raja Salman dan Pak Jokowi," kata Peneliti Politik Timur Tengah di The Middle East Institute Zuhairi Misrawi saat berbincang dengan detik, pada Selasa 28 Februari 2017.

Sejumlah literatur mencatat, Salman pernah menjadi Perwakilan dan Wali Kota Riyadh pada 17 Maret 1954. Kala itu usia usianya baru 19 tahun. Selanjutnya Salman dipercaya menjadi Wakil Gubernur Riyadh, Maret 1954-April 1955, dan menjadi Gubernur pada April 1955–Desember 1960, serta Februari 1963 hingga 5 November 2011.

Salah satu komitmen dan prestasi Salman selama menjadi gubernur, selain membangun Riyadh menjadi kota metropolitan juga gencar memerangi korupsi. Di luar istana kerajaan, Salman dikenal tak terlalu ketat dan kaku dalam hal protokoler. Saat menunaikan tawaf di Masjidil Haram, misalnya, Raja Salman merespons dengan ramah setiap jemaah yang menyapa dan menyalaminya.

"Nah, pembawaan yang rendah hati dan egaliter seperti ini kan juga diperlihatkan Jokowi selama ini," kata Zuhairi.

Atas dasar berbagai kesamaan itulah dia menduga Raja Salman memberikan sambutan hangat dan penghormatan yang luar biasa saat Jokowi berkunjung ke Saudi pada pertengahan September 2015. Lalu Raja Salman melakukan kunjungan balasan dalam tempo yang jaraknya cuma terpaut sekitar satu setengah tahun. Waktu kunjungan yang cukup lama, lebih dari sepekan, serta membawa anggota rombongan yang juga fantastis.

"Meski begitu, tentu saja ada peran latar historis masa lalu dan kerja keras para diplomat di bawah kendali Menlu Retno Marsudi di dalamnya," ujar penulis buku 'Mekkah' dan 'Al-Azhar' itu menutup perbincangan.

 Ada 10 nota kesepahaman atau MoU yang akan ditandatangani dalam penguatan kerja sama Indonesia-Arab Saudi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arrmanatha Nasir (Tata) mengatakan, 10 Mou itu menunjukkan intensitas dan semangat kerja sama yang tinggi. Kerja sama yang diperkuat tidak hanya mengenai haji dan tenaga kerja, namun juga meliputi bidang lainnya.

"Nanti akan ditandatangani MoU kerja sama bidang kebudayaan, kesehatan, peningkatan status mekanisme bilateral sidang komite bersama, soal dakwah dan keislaman, soal pendidikan, kerja sama kelautan dan perikanan," sebut Tata di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2017).

Ada juga kerja sama mengenai penanganan kejahatan lintas batas seperti terorisme, kerja sama pelayanan udara, serta perdagangan usaha kecil dan menengah."Ada upaya kesepakatan untuk lebih reguler (bertemu), apa setahun sekali atau 6 bulan bila perlu dan akan terus keep in touch. MoU itu masih ada 10 lagi yang belum berjalan, jadi total 20," tuturnya.

Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Osama Mohammed al-Shuibi mengatakan konflik Timur Tengah juga menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan Presiden Jokowi dan Raja Salman.
"Berkaitan dengan kebijakan luar negeri, seperti Suriah dan Yaman, tentu ini juga akan menjadi bahan pembicaraan dengan Presiden Jokowi," kata Osama di kantor Kedubes Arab Saudi, Jalan HR Rasuna Said Kav B-3, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/2).

Selain itu, Osama menyebut Presiden Jokowi dan Raja Salman akan membahas kerja sama keamanan di antara kedua negara. Ia pun mengatakan tidak akan membahas secara spesifik masalah terorisme yang saat ini menjadi isu keamanan global.

"Terorisme tidak dibahas secara spesifik, namun kerja sama keamanan akan terus dilakukan di antara kedua negara. Mengingat masalah terorisme tidak memiliki agama dan tidak memiliki identitas. Itu merupakan tindakan yang perlu dikecam bersama," imbuhnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah yang dipimpin langsung Presiden Jokowi telah menyiapkan beberapa langkah agar terciptanya kesepakatan kerja sama dan investasi pada kunjungan Raja Salman ini.

"Presiden dan seluruh menteri sudah melakukan koordinasi untuk bisa memanfaatkan," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta


Sumber : news.detik.com

Lanjutkan Membaca

GNPF MUI dan Habib Rizieq Nyatakan Tidak Ikut Aksi 212

Tim Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) menyatakan tidak ikut dalam aksi 21 Februari (212) mendatang. Selain itu, Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Habib Rizieq Syihab dan FPI juga dipastikan absen dalam aksi tersebut. Hal itu disampaikan oleh Pengacara GNPF MUI, Kapitra Ampera.

"Dalam aksi 212, 21 Februari 2017 pengurus GNPF tidak ikut aksi. Habib Rizieq selaku Dewan Pembina, termasuk Pak Munarman tidak ikut turun karena itu domainnya umat. Tiga tokoh ini tidak akan ikut aksi kecuali ada kejadian yang tidak kita inginkan," ujar Kapitra yang didampingi oleh Munarman di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/2/2017).

"Ini tidak ada FPI ya. FPI dan GNPF MUI secara lembaga tidak ikut ikut dalam aksi ini," lanjutnya.

Kapitra juga menjelaskan, dalam aksi 212 tidak ditunggangi oleh kepentingan bermuatan politik. Aksi tersebut hanya untuk menyampaikan aspirasi.

"Aksi yang dilakukan FUI itu hanya penyampaian aspirasi penegakan hukum tidak ada agenda politik di situ agar ada Justice for All. Menyampaikan fenomena hukum tidak agenda lain tidak agenda politik ini kegiatan damai," kata Kapitra.

Meski tidak mengikuti aksi, GNPF MUI akan tetap memantau jalannya aksi pada Selasa (21/2) mendatang.

"Kita tentu akan memonitor kalau aksi ini menyampaikan suatu tuntutan agar diperjuangkan oleh lembaga representasi masyarakat yang ada di DPR kita dukung. Kalau di luar itu kita mengimbau dan meminta tidak ada agenda lain di luar itu. Kita tunjukan kita damai dalam aksi," ungkap Kapitra.

Sebelumnya diberitakan, massa dari Forum Umat Islam (FUI) akan menggelar aksi pada 21 Februari 2017 di kawasang gedung DPR/ MPR. Mereka menuntut untuk mengawal proses hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Kami juga mengimbau kepada seluruh umat untuk bersatu padu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 atau Aksi Bela Islam 212 demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia," kata Al Khaththath di Hotel Sofyan, Jalan Cut Meutiah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2017).

Pihak kepolisian telah siap untuk mengamankan aksi tersebut. Polri akan menurunkan 10 ribu lebih personel.

"Polri sudah menyiapkan pengamanannya, kita akan kerahkan 10 ribu lebih personel untuk mengamankan aksi 21 Februari tersebut. Akan kita kawal dan kita jaga," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada detikcom, Minggu (19/2).

Polda Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan dari koordinator aksi terkait rencana demo tersebut, pada Sabtu (18/2) kemarin. Massa rencananya akan melakukan aksi selepas salat subuh.

"Rencananya dari pagi pukul 07.00 WIB mereka sudah bergerak ke depan DPR," imbuhnya.

Sumber : detiknews.com

Lanjutkan Membaca